Latif memasang beberapa iklan yang cukup mencolok di di
beberapa ruas jalan strategis. Selain itu, dia pun membangun situs internet
resmi yang sangat mudah diakses, lengkap dengan alamat kantornya di kawasan
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, serta nomor telepon yang bisa dihubungi.
Pengacara artis Masayu Anastasia saat mendampingi selepas sidang cerai
Namun faktor lokasi ternyata juga berpengaruh bagi tarif
yang dipatok. Harga yang ditawarkan firmanya itu, menurut Latif, sudah mencakup
seluruh proses. Mulai dari pendaftaran kasus di pengadilan agama sampai akta
cerai terbit.
"Kalau sidang di tetangga Jakarta seperti Bekasi,
Bogor, Tangerang, itu dikenakan Rp 21-25 juta. Itu sudah all in one ya,"
ujarnya.
Tarif yang dipatok Latif itu masih terhitung 'murah'.
Pengacara spesialis Perceraian keluarga, Hasan, mengaku dibayar tinggi untuk
sekali sidang. Dia adalah bagian dari Fumida Law Firm yang berkantor di Lenteng
Agung, Jakarta. Tarif mereka dua kali lipat yang disodorkan Latif.
"Kalau saya kisaran harga Rp 50 juta, jadi tingkat
pengadilan kami kalau tahap 1 Rp 55-60 juta. Itu semua sudah termasuk biaya
daftar sidang sampai dengan tingkat pertama selesai dan ketuk palu,"
ungkapnya.
Jika sidang pertama belum dinyatakan selesai dan lanjut ke
tingkat kedua, maka Hasan akan meminta biaya tambahan Rp 25 juta. Jika proses
sidang berlanjut hingga ke tingkat ketiga, tambahan ongkosnya Rp 15 Juta.
"Makin naik tingkat makin murah, karena yang ribet itu hanya di tingkat
awal," kata Hasan.
Perceraian sebetulnya bukan tabu bagi masyarakat Indonesia.
Baik kalangan ekonomi atas hingga mereka yang berada di bawah garis kemiskinan
dapat mengambil keputusan bercerai.
Sejalan dengan perkembangan masyarakat masa kini, angka
perceraian meningkat di Tanah Air. Merujuk Kementerian Agama selama lima tahun
terakhir, angkanya berada di kisaran 16-20 persen per tahun.
Dari hancurnya biduk rumah tangga suami istri, sebagian
pihak menangguk untung. Merekalah para pengacara perceraian.
Sidang cerai sebetulnya tidak perlu memanfaatkan jasa
pengacara. Sebab sesuai aturan di Pengadilan Agama, yang diminta adalah
kehadiran pihak penggugat. Di Indonesia, 90 persen gugatan cerai diajukan oleh
pihak istri.
"Tergugat tak datang tak masalah, tak mengganggu jalan
sidang, sepanjang tergugat tahu perkara yang diajukan istri akan diagendakan
tanggal atau jam sekian," kata Fakhrurozi, Panitera Muda Pengadilan Agama
Jakarta Selatan
Jika demikian, di mana peran pengacara? Kenapa penasehat
hukum diperlukan saat suami-istri ingin berpisah?
Latif menyatakan seringkali jasanya disewa karena pasangan
yang bercerai tak punya waktu mengikuti sidang. "Karena benturan waktu
dengan kerja atau keperluan lain. Memang tak menutup kemungkinan sidang bisa 10
kali sidang, bahkan lebih," tuturnya.
Selain itu penanganan aspek hukum yang muncul setelah
suami-istri tak lagi bersama secara administratif, butuh saran ahli hukum.
Contohnya pembagian harta bersama, biasa disebut gono-gini. Sengketa lain yang
membutuhkan peran pengacara adalah penentuan hak asuh dan nafkah anak.
"Sejauh ini kami menangani kasus perceraian 70 persen
karena ekonomi seperti tak dinafkahi. Baru 30 persennya itu karena harta
gono-gini yang mereka ributkan serta hak asuh anak," ucapnya.
Latif mengaku firmanya memiliki tim terdiri dari enam
pengacara. Semuanya dia klaim sudah memiliki izin beracara dan berpengalaman di
pengadilan.
Di mata pengacara, mengawal sidang perceraian sebetulnya
relatif mudah dijalani. Sudah ada pakem-pakem tertentu yang akan dilewati pihak
penggugat maupun tergugat.
Latif menjelaskan contohnya dalam hal sengketa hak asuh
anak. Hampir pasti pengadilan agama di Indonesia akan memberikan hak asuh kepada
sang ibu, apalagi jika anak belum berusia 12. Namun, putusan itu bisa berubah
seandainya si ibu secara hukum berperilaku buruk, mengonsumi narkoba, atau
terbukti berzina sebelum cerai.
Sementara bagi Hasan, mengurus perceraian akan ribet ketika
salah satu pasangan itu adalah Warga Negara Asing (WNA). Tim pengacara harus
lebih dahulu mengirimkan surat panggilan ke negara asal tergugat.
"Misal dia warga Australia, maka kita harus kirim ke
Australia. Surat panggilan sidang itu harus ke kedutaan besar dan prosesnya itu
bisa setahun lebih," ungkap Hasan.
"Padahal kalau memang mau pisah, apalagi kalau misal
kedua-duanya setuju, cerai hanya makan waktu 3-4 bulan."
Dengan besarnya nilai fulus dari jasa mereka, para advokat
spesialis perceraian itu menolak disebut mengeksploitasi prahara rumah tangga.
Mereka mengklaim tetap menjalankan tugas advokasi, termasuk menyarankan rujuk.
Baik Latif maupun Hasan menyediakan jasa psikolog, agar klien mengikuti
konseling terlebih dahulu, sebelum mantab bercerai.
"Pengacara harus selalu curiga, tak boleh langsung
percaya jika mau bercerai. Bisa saja dia hanya emosi sesaat," kata Latif.
Selain itu, cara lain bagi para pengacara menghindari kesan
mengambil untung adalah menangani kasus cerai yang jelas sekali pemicunya.
"Kalau berhubungan misal istri ada pria idaman lain,
maka kami engga mau bantu, karena itu selingkuh, berarti itu sengaja. Kami mau
bantu seperti KDRT, cekcok berkepanjangan, dan tidak dinafkahi," kata
Hasan.
Lantas, sebenarnya berapa biaya berperkara untuk sidang
cerai seandainya penggugat tak menggunakan jasa pengacara?
Pengadilan Agama Jakarta selatan menyatakan biaya panjar
terdiri dari biaya saty kali panggilan sebesar Rp 100.000, sumbangan kas negara
Rp 30.000, ditambah biaya ATK untuk berkas-berkas RP 75.000.
Fakhrurozi menyatakan ongkos itu bisa saja tak dikutip
pengadilan. Terutama saat penggugat memberikan deposit lebih.
"Misal total panjar semua Rp 816 Ribu, itu simpanan
atau deposit selama dia sidang. Kalau terpakai semua ya berarti habis. Kalau
ada sisanya maka pada saat sidang terakhir keputusan dikembalikan. Kami tak
mengambilnya sepersen pun," urainya.
0 komentar:
Posting Komentar